Header AD Image

Bang Zul Bantah Isu Miring Soal Staf Khusus

Mataram – Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dengan tegas membantah tudingan dirinya yang menghamburkan anggaran untuk menggaji Staf Khusus (Stafsus) saat dia menjabat.

Pria yang akrab disapa Bang Zul itu menyebut, awalnya dia tidak mau ikut berkomentar tentang isu yang tengah hangat dibicarakan tersebut.

Hanya saja kata dia, seluruh stafsus yang berkaitan dengan Zul-Rohmi itu sudah dirumahkan sejak bulan Juni 2023 lalu.

“Sebenarnya enggan untuk mengomentari berbagai isyu seputar masalah staf khusus ini. Karena sejak bulan Juni 2023 bukan hanya staf khusus tapi semua staf yang ada kaitannya dgn Zul Rohmi sudah saya berhentikan,” tulis Bang Zul pada akun Facebook @Bang Zulkieflimansyah, Senin (2/10).

Baca Juga: Kasus TNI Gadungan Asal Bima Kini Telah Ditangani Polda NTB

Selain itu, dalam cuitannya itu Bang Zul juga menanggapi adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 2 miliar yang digelontorkan untuk menggaji Stafsus tersebut.

Bang Zul menyebut, BPK tidak pernah membahas itu, bahkan indikasi temuannya pun tidak ada.

“Bahwa apa yang disampaikan beberapa teman-teman di Media setelah saya cek ke BPK ternyata BPK kemarin melakukan exit pemeriksaan pendahuluan,” jelasnya.

“Dan kata teman- teman BPK sama sekali tidak membicarakan hal tersebut. Bahkan di indikasi temuan tidak ada,” sambungnya.

Sejatinya kata Bang Zul, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu secara etik tidak boleh terpublikasikan sebelum diperiksa secara detail dan diserahkan ke DPRD.

“Tapi apapun hasilnya, kalau hasil pemeriksaan pendahuluan, dari pengalaman kami yang sudah-sudah memang etikanya tidak boleh terpublikasi, karena belum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih detail dan terperinci dan kemudian diserahkan ke DPRD,” beber Bang Zul.

Baca Juga: Jadi Temuan BPK, Anggota DPRD NTB Minta Pj Gubernur Berhentikan Seluruh Staf Khusus

Dia pastikan, isu pemborosan anggaran Stafsus itu bukan bersumber dari BPK.

Hal itu dia yakini karena berdasarkan pengalaman yang dia dapatkan saat di DPR RI, BPK tidak akan mungkin membocorkan hasil pemeriksaannya.

“Dari pengalaman kami berinteraksi dengan BPK sejak di DPR dulu sampai saya jadi Gubernur saya pastikan info tersebut bukan dari tim pemeriksaan karena itu melanggar kode etik menyampaikan hasil pendahuluan,” ungkap Bang Zul.

Elit PKS ini menilai bahwa isu tersebut merupakan kabar miring yang memang sengaja dimainkan oleh oknum.

“Tapi karena memang ini tahun politik dan sudah dekat pemilu dan Pilkada ya biasalah kalau di goreng-goreng dikit,” pungkasnya.(die)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Kasus TNI Gadungan Asal Bima Kini Telah Ditangani Polda NTB
Next post DPRD NTB Ramai Minta Penyelenggara Pemilu Tidak Curang
https://permatajingga.com/ Slot Thailand Situs Slot