Header AD Image

Bappenda: Penarikan Pajak untuk Warung Bakso Sesuai Perda Lombok Tengah

Bagikan Artikel
Read Time:2 Minute, 33 Second

Lombok Tengah – Wacana kenaikan pajak yang diberlakukan kepada para pemilik warung bakso di Lombok Tengah masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu mengatakan, tarif pajak yang ditarik kepada para pedagang bakso itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dia pun menjelaskan beberapa hal yang menjadi alasanya pihaknya melakukan penarikan pajak kepada penjual bakso.

“Kami bekerja tetap berlandasan dengan aturan, dan dengan soal pajak Bakso ini telah sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2010,” kata Aluh, pada Senin (4/9/23).

Tepatnya pada pasal 1 Ayat 10 diterangkan bahwa restoran adalah fasilitas penyedian makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.

“Bakso Marem dan Bakso MBA telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai seorang Wajib Pajak Daerah, salah satu syaratnya memiliki penjualan perbulan di atas Rp 5 Juta,” sebutnya.

Sedangkan jika mengacu pada Perda No 14 Tahun 2010 kata Aluh, pada pasal 12 Menjelaskan dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

“Dan pada pasal 13 Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 Persen serta pada pasal 14 Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,” paparnya.

Sehingga berdasarkan hal itu, maka setiap pengusaha restoran di Kabupaten Lombok Tengah termasuk Bakso Marem dan Bakso MB dan yang lainnya wajib membayar pajak restoran sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Yang jelas ada hitungan pembayaran yang diterima baik yang dikonsumsi di tempat atau dikonsumsi di tempat lain dalam sebulan dikalikan 10 Persen,” ungkapnya.

“Hasil pengalian itulah yang menjadi pajak restoran yang harus disetor ke pemerintah daerah,” sambungnya.

Hanya saja Kata Aluh, pada kenyataannya selama ini para pedagang bakso ini tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mohon kerjasama pengusaha restoran agar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.

Kembali dia tegaskan, semua yang dilakukan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pelaku usaha restoran yang telah melaporkan omzet penjualannya dan membayar pajak daerah tepat waktu dan tepat jumlah,” tegasnya.

Sementara itu, Triyatno selaku juru bicara keluarga warung MBA mengaku sangat keberatan dengan kebijakan pajak tinggi bagi penjual bakso ini.

Dia menyebut, sejauh ini pihaknya telah rutin membayar pajak kepada Pemda.

“Selama ini kan kami sudah tertib. Artinya retrebusi untuk Pemda itu juga sudah tertib,” katanya.

Dia menilai, Pemda sejauh ini tidak pernah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada para pedagang. Sehingga ketika ada kebijakan seperti itu, para pengusaha ini kaget.

“Terus untuk saat ini, kami ingin tanyakan sejauh mana Pemda mensosialosasikan tentang pajak ini. Kan yang namanya kebijakan ini harus disosialisasikan dulu,” ucapnya.

Selain itu, dia menyebut bahwa pajak yang dia setorkan kepada pemerintah saat ini murni dari penghasilan para pedagang. Menurut dia, jika pajak akan dibebankan kepada pembeli, maka konsekuensinya harga bakso juga bakal naik.

“Sayang lo masyarakat yang dibebankan kalau pajaknya seperti ini. Kalau dari kami yang subsidi kan berat,” tandasnya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Kecewa Berat, Demokrat NTB Turunkan Semua Baliho Anies Baswedan
Next post Hindari Pajak, Warung Bakso di Lombok Tengah Terbukti Manipulasi Pendapatan