Header AD Image

Lakukan Pungli, Peraturan Desa Kuranji Diduga Melanggar Aturan

Bagikan Artikel

Lombok Barat – Tiga perangkat Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena melakukan pungutan liar (pungli) berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang ada, Kamis (30/3/23) kemarin.

Wakapolres Lombok Barat, Taufik membenarkan kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa ketiga perangkat desa tersebut diamankan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Lombok Barat.

Ketiga oknum tersebut diduga melakukan pungli dalam proses pengurusan administrasi sporadik.

“Ketiga orang ini diduga telah melakukan pungli dalam proses pengurusan administrasi sporadik,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat Iptu I Made Dharma menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kementrian Desa (Permendes) nomor 1 Tahun 2015 Pasal 22 Menjelasakan pejabat desa dilarang melakukan pemungutan pada pembuatan sporadik.

Begitu juga dalam jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga aturan Perdes Kuranji nomor 7 Tahun 2017 Tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.

“Dalam penyusunan Perdes nomor 7 Tahun 2017 yang digunakan sebagai dalih pemungutan. Ini jelas melanggar aturan,” tegas Darma.

Dalih pemungutan oleh perangkat Desa tersebut juga tidak melalui evaluasi pihak Bupati atau Bagian Hukum sekertariat daerah Kabupaten Lombok Barat. Sebagaimana dalam pasal 69 Ayat 4 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perdes itu ternyata disahkan begitu saja oleh pihak desa tanpa mempertimbangkan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Sehingga pungutan tersebut merupakan pungutan liar. Pungutan itu jelas tidak memiliki dasar serta bertentangan dengan undang-undang,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa pemohon sporadik yang merupakan staf notaris tengah mengurus surat-surat di kantor desa namun dirinya dimintai biaya administrasi oleh pihak jantor desa Kuranji.

Ketiga pelaku diduga melakukan pungli dengan dalih sudah diatur dalam Perdes (peraturan desa) nomor 7 Tahun 2017 Tentang pungutan desa. Mereka berdalih bahwa Perdes memiliki ketentuan biaya pengurusan per arenya senilai Rp100 ribu.

Penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 5,4 juta rupiah, 4 unit HP, buku sporadik, buku register hingga Perdes nomor 7 tahun 2017 tentang pungutan desa Kuranji.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Kepala Desa, Sekdes dan Bendahara Desa Kuranji Lombok Barat Kena OTT
Next post HP Curian Sempat Berpindah Tangan Hingga 4 Kali, Pencurinya Tertangkap Juga
https://permatajingga.com/ Slot Thailand Situs Slot