Header AD Image

22 Juta Pekerja Informal Lebih Milih Rokok Ketimbang Bayar Iuran BPJS

Bagikan Artikel
Read Time:3 Minute, 35 Second

Edisidot.id – Kelompok penduduk yang rentan jatuh miskin akibat mahalnya biaya pengobatan secara tiba-tiba adalah pekerja informal. Faktanya tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, jumlahnya sekitar 80,2 juta atau 59,3% dari total penduduk yang bekerja di dalam negeri. Pendapatan pekerja informal ini cenderung tidak tetap, meski tingkat kesejahteraan mereka sangat beragam, mulai dari miskin hingga sangat sejahtera.

Oleh karenanya pemerintah berinisiatif membantu keperluan masyrakat di bidang kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini telah berjalan selama 10 tahun dan berhasil mencakup lebih dari 80% atau sekitar 220 juta penduduk di Indonesia. Jaminan sosial ini bertujuan untuk menyediakan pemeliharaan dan perlindungan dasar kesehatan yang setara bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dalam program BPJS tersebut, setiap anggota diwajibkan membayar premi setiap bulan sesuai klasifikasi yang digunakan anggotanya. Partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dan membayar iuran secara rutin sangat diharapkan. Namun ditemukan 28% atau sekitar 22,5 juta pekerja informal masih sulit membayar premi BPJS secara teratur dengan alasan kesulitan keuangan. Hal ini diketahui dalam sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Conversation.com di tiga daerah di Indonesia (Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Sumedang).

Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali kemauan pekerja sektor informal (khususnya dalam kelompok pra-sejahtera) untuk membayar premi JKN secara mandiri. Riset dilakukan dari Juni ke Juli 2019 dengan melibatkan 33 partisipan. Hasilnya, beberapa dari mereka menolak membayar premi JKN secara mandiri dengan berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan untuk berhenti merokok, pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan, premi JKN yang dianggap memberatkan, serta alasan lainnya.

Pada saat ditanyakan, “Semisal bapak atau ibu memiliki rezeki lebih dan dalam kondisi mampu (secara finansial), lalu belum mendapat bantuan dari pemerintah, kira-kira bapak atau ibu mau nggak secara mandiri mendaftar BPJS dan membayar iurannya?” Sayangnya, tidak semua peserta diskusi terarah (FGD) dalam riset ini menyetujui ide tersebut. Ketika dibandingkan dengan pengeluaran membeli rokok, jawaban peserta juga beragam. Ternyata, kondisi ekonomi bukan satu-satunya alasan pekerja sektor informal mau membayar iuran JKN secara mandiri.

Penelitian itu menggunakan kerangka teori perilaku kesehatan Health Belief Model, yang berupaya menganalisis jawaban diberikan oleh peserta diskusi. Teori Health Belief Model memungkinkan peneliti untuk menganalisis suatu perilaku kesehatan berdasarkan persepsi kerentanan, risiko, manfaat, dan hambatan dari suatu fenomena atau masalah kesehatan. Persepsi seseorang terkait kemampuan dirinya dalam melakukan suatu perilaku kesehatan juga tercakup dalam teori ini.

Ketika memilih antara membayar iuran JKN secara mandiri atau membeli rokok, banyak hal yang mempengaruhi jawaban para peserta diskusi. Bukan hanya kemampuan membayar iuran, kebermanfaatan dan hambatan dalam pelayanan kesehatan serta ketergantungan merokok turut menjadi pertimbangan pekerja sektor informal. Hampir semua peserta diskusi berpendapat bahwa dengan kondisi ekonomi mereka, mereka membutuhkan JKN yang dapat membantu pengobatan saat sakit. Para peserta menyadari bahwa merokok berdampak buruk pada kesehatan. Namun efek adiksi membuat para pekerja informal merasa tidak sanggup berhenti merokok. Selain itu, pasangan dari beberapa pekerja sektor informal cenderung mendorong perilaku merokok suaminya karena dinilai meningkatkan produktivitas mereka.

Pengalaman kurang memuaskan yang dialami saat menggunakan JKN BPJS juga membuat mereka enggan membayar iuran. Tenaga kesehatan setempat dinilai kurang ramah dalam memberikan pelayanan. Karena adanya program bantuan dari pemerintah, beberapa pekerja sektor informal merasa enggan membayar iuran JKN secara mandiri. “Selama ada yang gratis, kenapa susah-susah bayar,” kata salah satu peserta diskusi. Keengganan membayar premi JKN secara mandiri mempengaruhi keberlanjutan program JKN yang saat ini masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah. Nyatanya prinsip gotong-royong yang selama ini digaungkan oleh BPJS Kesehatan belum benar-benar diterima dan diadopsi oleh masyarakat.

Pekerja informal yang cenderung miskin biasanya memilih membeli rokok dibandingkan membayar premi JKN. Mereka bahkan mengalokasikan sekitar Rp450 – 750 ribu per bulan untuk membeli rokok dibandingkan membayar premi JKN yang hanya Rp35.000 per bulan/orang untuk kelas 3 (sebenarnya Rp42 ribu), namun Rp7.000 disubsidi pemerintah. Namun nyatanya kemauan membayar iuran JKN secara mandiri ini tidak hanya berkaitan dengan alasan ekonomi. Ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu penghambat masyarakat untuk membayar iuran JKN secara mandiri.

Dengan kondisi demikian, kampanye tentang literasi kesehatan perlu ditingkatkan agar dapat menekankan nilai gotong-royong dalam program JKN BPSJS tersebut. Selain itu, pelayanan kesehatan JKN harus terus ditingkatkan, jangan hanya karena pengguma BPJS apalagi kelas 3 maka pelayanannya awur-awuran. Hal ini penting karena kondisi kesehatan disamping pendisikan adalah hal vital dalam pembangunan manusia dan negara kedepan.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Pengamat: TGB Cawapres Paling Ideal Karena Mewakili Luar Jawa, Religius dan Terkenal
Next post Lalu Anton Sebut Surat Dakwaan JPU Dugaan Korupsi Dana BLUD RSUD Praya Banyak Kejanggalan