Header AD Image

Tegas! Rachmat Hidayat Tak Terima Dituduh Intervensi DPRD NTB, Ancam Bongkar Bukti

Bagikan Artikel
Read Time:2 Minute, 36 Second

Mataram – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai PDI Perjuangan (PDIP) NTB yang juga Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok, H Rachmat Hidayat tidak terima dituding ikut campur urusan DPRD NTB oleh Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir yang berasal dari fraksi partai PPP.

Muzihir menuduh Rahmat Hidayat mengintervensi kebijakan DPRD NTB kerena melarang anggota fraksi PDIP ikut program kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal menurutnya, DPRD tidak pernah mengintervenai DPR RI.

Menanggapi hal itu, Rachmat menegaskan selama tiga periode menjadi Anggota DPR RI, tidak pernah sekalipun dirinya melakukan intervensi pada DPRD NTB sebagai sebuah lembaga.

Dirinya juga mengaku mengerti tentang hirarki peraturan perundang-undangan dan posisi masing-masing lembaga pemerintahan.

“Selama saya menjabat Anggota DPR RI, tidak pernah sekalipun saya mengintervensi DPRD NTB sebagai sebuah lembaga. Saya juga paham hirarki dan undang-undang” tegas Rachmat melalui sambungan telpon di Jakarta, Minggu (19/3/23) kemarin.

Sebelumnya Rachmat dituding ikut campur urusan DPRD NTB oleh Muzihir karena menginstruksikam anggota dewan fraksi PDIP agar tidak ikut kunjungan kerja keluar negeri. Namun menurutnya sebagai rakyat NTB dan ketua DPD PDIP NTB, Rachmat merasa berhak untuk ikut campur.

“Apa yang tidak saya ketahui tentang hitam putih DPRD NTB?. Selama ini saya tidak pernah ikut campur, tapi kini malah dituding ikut campur, maka sekalian sekarang saya akan ikut campur!” tegasnya.

Diketahui akan ada program kunjungan kerja keluar negeri DPRD NTB, antara lain ke Dubai dan Australia. Terkait program itu, Rachmat menyampaikan bahwa PDIP memiliki kebijakan internal agar anggota fraksi dari partainya tidak mengikuti kunker keluar negeri tersebut.

“Sangat tidak bisa diterima jika kebijakan internal partai kepada anggota fraksinyandituding sebagai bentuk intervensi lembaga oleh pimpinan. Kalau mau ikut campur, dari dulu saya sudah ikut campur,” jelasnya.

Menurutnya, lebih baik anggota dewan khususnya kader partai PDIP untuk saat ini fokus dekat bersama rakyat, terlebih pemilu akan sebentar lagi dilaksanakan. Disamping itu kunjungan keluar negeri tidak memberi pengetahuaan legislasi ataupun fungsi budgeting bagi anggota partainya.

Lebih lanjut, politisi senior NTB ini mengemukakan banyak hal yang harus dibenahi di DPRD NTB, salah satunya tentang program fisik yang berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

“Saya punya bukti bagaimana proyek pokir ini diperjual belikan. Bagaimana praktik ijon proyek pokir tersebut dengan kontraktor. Saya juga punya bukti, ada oknum pimpinan DPRD tawaf keliling dinas-dinas untuk meminta proyek,” jelasnya.

Ia juga mengaku mengetahui bagaimana pembahasan anggaran di DPRD NTB yang amburadul. Menurutnya, terjadi saling sandra saat pembahasan anggaran.

DPRD NTB baru meluluskan anggaran yang diajukan jika kepentingan mereka telah terakomodir. Hal ini yang membuat pendapatan daerah menjadi tidak seimbang dengan besarnya belanja.

“Semua itu harus dilakukan semata demi bisa meluluskan syahwat pokir dari anggota dan pimpinan DPRD. Saya punya bukti dan siap adu bukti,” tandasnya.

Dirinya mengaku tidak anti pokir. Namun menjadi tidak benar jika wakil rakyat memaksakan program tersebut dengan cara-cara yang tidak benar.

Menurutnya, jika Pemprov NTB berutang pada kontraktor, maka hal tersebut tidak bisa dibebankan kepada Gubernur semata. Sebab ada andil DPRD yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

“Undang-Undang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa pemerintahan daerah itu ada Gubernur dari eksekutif dan DPRD dari usur legislatif. Karena itunDPRD NTB harus dimintai tanggung jawab juga atas hal ini,” pungkasnya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Ironi Gen-Z yang Tidak Disadari atau Memang Sengaja Ditutupi ?
Next post Rachmat Hidayat Gandeng Kapolda, Kejati Hingga Jaksa Agung Untuk Bongkar Kejanggalan Anggaran di NTB