Header AD Image

25 Tahun Reformasi, Desentralisasi Jauh dari Implementasi Termasuk di NTB

Bagikan Artikel
Read Time:1 Minute, 39 Second

Edisidot.id – Tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih menjadi masalah yang belum teratasi dalam implementasi desentralisasi. Kondisi ini menandakan kemandirian daerah masih jauh dari harapan yang dicita-citakan desentralisasi saat reformasi 25 tahun lalu.

Kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih kecil, bahkan rata-rata rasio pertumbuhan PAD seluruh provinsi di indonesia (2012-2021) hanya sekitar 19,6%.

Fakta ini menegaskan bahwa pemerintah pusat masih mengontrol penuh terhadap proses pembangunan di daerah.

Kuncoro dalam Otonomi Daerah (2014), menjelaskan setidaknya terdapat beberapa penyebab utama rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Ketiga, meskipun pajak daerah cukup beragam, namun hanya sedikit yang bisa diandalkan. Keempat, kelemahan dalam skema pengalokasian dana transfer (grant) yang sebagian besar telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat.

Berikut ini perbandingan rata-rata rasio dan pertumbuhan PAD di Indonesia, khususnya NTB yang bersumber dari DJPK-Kemenkeu.

Di Kawasan Barat Indonesia (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali) memiliki rasio PAD sekitar 44,6%, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 24,0%.

Kawasan Indonesia Timur (Sulawasei, Nusa Tenggara, Maluku, Papua) hanya memiliki rasio PAD sekitar 24,8%, dengan tingkat pertumbuhan 12,5%.

Rata-rata rasio PAD di tingkat nasional sebesar 37,0%, dengan tingkat pertumbuhan 19,6%.

Sementara itu, provinsi NTB memliki rasio PAD sebesar 35,6%, dengan tingkat pertumbuhan hanya sebesar 11,5%.

Berdasarkan data tersebut, terdapat ketimpangan proses desentralisasi fiskal antar Kawasan Barat Indonesia dibanding Kawasan Timur Indoensia. Bahkan perbedaan rasio dan pertumbuhannya mencapai dua kali lipat.

Meski Provinsi NTB yang merupakan bagian timur Indonesia memiliki rasio PAD yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh provinsi di kawasan, namun tingkat pertumbuhannya masih lebih kecil.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah NTB dalam memaksimalkan dampak pertumbuhan ekonomi serta potensi daerah dalam kerangka peningkatan kemandirian daerah.

Pada tahun 2023 paca covid-19, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sekitar 4,5%-5,5%, dengan tingkat inflasi diangka 3%-4%.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seorang Pria di Lombok Tengah Tewas Dianiaya Rekannya di Kamar Previous post Seorang Pria di Lombok Tengah Tewas Dianiaya Rekannya di Kamar
Ganjar Si Jomblo Berkelas: meski Jomblo, Dicintai Publik dan Lembaga Survei Next post Ganjar Si Jomblo Berkelas: Meski Jomblo, Dicintai Publik dan Lembaga Survei