Header AD Image

Pemerintah Resmi Naikan Harga Pembelian Gabah dan Beras

Bagikan Artikel
Read Time:2 Minute, 27 Second

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 62/KS.03.03/K/3/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Yang mengatur kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras. Surat keputusan ini mulai berlaku 11 Maret 2023 sampai dengan terbitnya Perbadan HPP.

Surat Keputusan tersebut secara umum mengatur harga pengadaan Bulog dalam rangka pengisian Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan perubahan sebagai berikut;

Untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani dari Rp 4.200/kg menjadi Rp 5.000/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan dari Rp 5.250 menjadi Rp 6.200/kg, dan beras di Gudang Perum Bulog dari Rp 8.300 menjadi Rp 9.950/kg.

Dengan demikian harga yang berlaku sebelumnya sesuai Permendag No 24 Tahun 2020 tentang HPP gabah dan beras akan tergantikan.

“Poin pentingnya kita perlu segera menjaga harga pembelian gabah dan beras petani di musim panen raya ini, pemerintah tidak ingin saat panen raya harga gabah/beras di tingkat petani jatuh. Sambil menunggu Perbadan HPP, Bapanas gerak cepat mengeluarkan surat keputusan fleksibilitas harga dengan besaran harga lebih tinggi sesuai masukan para stakeholder perberasan,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, dikutip Edisi, Senin (13/3/2023).

Langkah Bapanas ini sejalan seauai arahan Presiden Joko Widodo, seperti yang disampaikan dalam kunjungan kerjanya saat meninjau Panen Raya di Ngawi, Jawa Timur, pada Sabtu (11/3/2023) lalu.

Jokowi menekankan harga gabah harus segera ditentukan sehingga pembelian Bulog menjadi jelas, ia juga berharap jangan sampai harganya jatuh karena panen raya ada dimana-mana.

Adapun kewenangan Bapanas dalam penetapan HPP sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Dalam peraturan tersebut Bapanas memiliki kewenangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan, serta perumusan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga.

Menurut Arief, usulan HPP terbaru telah memperhatikan masukan seluruh stakeholder perberasan dengan mempertimbangkan biaya pokok produksi, margin petani, kualitas gabah dan beras, serta dampak terhadap inflasi.

“HPP yang diusulkan telah mengacu pada masukan organisasi petani, penggilingan, dan Kementerian/Lembaga terkait yang dihitung berdasarkan ongkos usaha tani dan perkembangan keekonomian gabah dan beras saat ini,” ungkapnya.

Setelah HPP diputuskan maka akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) yang akan segera dirumuskan.

“Usulan telah kita sampaikan, selanjutnya keputusannya akan kita tuangkan ke dalam Perbadan. Mempersiapkan Perbadan ini juga ada tahapannya, saat ini kita lakukan akselerasi agar segera diterbitkan,” tuturnya.

Arif meyakini apabila Perbadan sudah diterapkan, maka HPP tersebut dapat menjadi instrumen Pemerintah untuk melindungi petani agar penjualan petani tidak jatuh/anjlok di bawah biaya pokok produksi yang dapat merugikan.

“HPP ini merupakan regulasi untuk mengatur harga pembelian gabah dan beras petani. Mengingat panen raya sudah berjalan, kita sama-sama tidak ingin saat panen ini harga gabah/beras di tingkat petani jatuh. Di sisi lain kita juga tidak ingin harga beras di konsumen tinggi, oleh karena itu HPP yang ditetapkan benar-benar mengedepankan aspek keseimbangan,” tutupnya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Para Atlet PON 2021 Tuding Gubernur NTB Pemberi Harapan Palsu Previous post Para Atlet PON 2021 Tuding Gubernur NTB Pemberi Harapan Palsu
Kepala Dinas ESDM NTB Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Kasus Tambang di Lombok Timur Next post Kepala Dinas ESDM NTB Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Kasus Tambang di Lombok Timur