Header AD Image

Kontradiksi Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Stunting di NTB

Bagikan Artikel

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) boleh berbangga dengan laporan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lalu yang dirilis baru-baru ini. Laporan itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB tahun 2022, tumbuh sebesar 6,95% bahkan pada triwulan IV tahun 2022 angkanya mencapai 7,05% (BPS 2022).

Pada tahun anggaran 2022 NTB juga mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 1,19 triliun. Dana tersebut akan di bagi untuk 995 desa yang tersebar pada 8 kabupaten, jika di rata-rata maka masing-masing desa akan mendapat alokasi dana desa sebesar kurang lebih Rp 1 milliyar tahun 2022.

Meski dana desa untuk NTB tahun 2022 mengalami penurunan apabila dibandingan dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya. Pada 2021, alokasi dana desa untuk NTB sebesar Rp 1,24 atau menurun sekitar 4%. Penurunan ini terjadi di semua wilayah Indonesia akibat pemotongan anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) pasca pandemi.

Dengan rincian pembagian sebagai berikut; Lombok Utara sebesar Rp79,4 miliar, Bima Rp185,15 miliar, Lombok Timur Rp309,98 miliar dan Lombok Barat Rp155,62 miliar. Kemudian, Sumbawa Rp143,42 miliar, Dompu Rp67,12 miliar, Lombok Tengah Rp202,34 miliar dan Sumbawa Barat Rp51,4 miliar.

Namun menurut laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis menyodorkan hal yang kontras, dan mestinya membuat pemerintah tidak perlu bergembira terlalu lama atas peningkatan pertumbuhan ekonomi ataupun investasi dana desa yang besar.

Betapa tidak, laporan SSGI menggambarkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi NTB yang merangkak naik ternyata menyimpan masalah serius yang juga terus membengkak. SSGI menunjukan bahwa prevalensi balita stunting di NTB pada tahun 2022 sebanyak 32,7% atau dapat dikatakan 1 dari 3 anak balita beresiko terkena stunting.

Besaran presentasi stunting pada Balita di NTB jelas mengkhawatirkan. Studi-studi yang dilakukan selama ini umumnya menyimpulkan bahwa stunting bukan hanya perkara kekurangan gizi kronik yang menyebabkan tubuh balita pendek melainkan soal perkembangan kecerdasan sampai dengan masa depan bangsa.

Sebab stunting akan memicu keterbatasan kapasitas intelektual Balita, sehingga dalam jangka panjang bisa mengurangi kemampuan kinerja atau prestasi sekolah belajar seorang anak. Selain masalah individu, laporan Syafiq dan Nurhasim (2018) secara gambalang menyimpulkan bahwa stunting bukanlah problem individu semata namun juga menjadi ancaman bagi populasi.

Bahkan diperkirakan akibat stunting, negara dapat mengalami kerugian Rp 300 triliun per tahunnya. Salah satu penyebab utama stunting adalah tidak terpenuhinya asupan gizi yang cukup baik pada ibu saat mengandung janin atau pun saat anak usia balita. Protein merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat dipenuhi dari sumber protein nabati serta hewani.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2022 menunjukkan tingkat konsumsi protein harian per kapita di Indonesia hanya sebesar 62,21 gram. Tren ini stagnan sejak 2019, bahkan menurun jika dibandingkan pada 2018 yang sempat mencapai 64,64 gram.

Padahal untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah juga telah meluncurkan Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) pada 2018. Strategi tersebut menjadi panduan untuk mendorong terjadinya kerja sama antarlembaga untuk memastikan konvergensi seluruh program terkait pencegahan anak kerdil (stunting) untuk periode 2018 hingga 2024. Di level regulasi pun untuk menguatkan intervensi dan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam mempercepat penurunan stunting, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Setelah membaca data-data diatas diketahui bahwa terjadi kontradiksi yang nyata antara angka stunting dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat dari tahun ketahun, belum lagi ditambah dengan investasi dana desa setiap tahun yang terbilang cukup besar serta program nasional yang telah gencar sejak 2018 dibentuk oleh pemerintah pusat.

Kasus stunting dengan prevelensi yang besar telah menjadi tamparan telak bagi pemerintah kita, bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini sepertinya tidak menyentuh masyarakat miskin secara luas. Sebab ada korelasi yang jelas antara kemiskinan dan kasus gizi buruk (stunting)

Studi yang dilakukan oleh Worku et al. (2018) belum lama ini tentang gizi buruk dalam kemiskinan ekstrim di Ethiopia menemukan bahwa di antara 819 anak-anak yang sangat miskin, 325 orang (39,7%) mengalami stunting, 135 orang (16,5%) kekurangan berat badan dan 27 orang (3,3%) mengalami wasted.

Jika berkaca pada provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia yakni NTT, hasil riset disana juga menunjukan ada hubungan antara kemiskinan dan status gizi masyarakat, dimana ada korelasi kejadian gizi kurang pada Balita yang pendapatan keluarganya kurang dari Rp 234.141 per bulan. Lebih jauh riset ini juga membuktikan bahwa faktor pendapatan keluarga menjadi variabel penting dari penyebab gizi stunting di NTT (Ariesthi, 2018).

Pandangan lain yang juga linear adalah studi pada anak-anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah oleh Lu, Black, dan Richter (2016), berdasarkan data yang terkumpul, mereka menyimpulkan bahwa semakin rendah pendapatan masyarakat maka semakin tinggi kasus stunting yang dialami anak-anak mereka.

Laporan di atas seakan tengah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani dan kebebasan yang dinikmati.

Sudah seharusnya pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan dan tingkat kesehatan yang lebih baik. Dengan besarnya kasus stunting yang ada menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak merepresentasikan indeks kesejahteraan masyarakat.

Selain melalui Penanganan Stunting Terpadu oleh Kementrian Kesehatan, pemerintah juga melalui Kementrian Desa membentuk skema dan upaya penuntasan stunting melalui Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang salah satu tujuannya adalah perbaikan kesehatan masalah stunting.

Program padat karya yang dibiayai oleh dana desa sebesar Rp 1,1 triliun dengan alokasi masing-masing desa sebesar 1 miliar di NTB, rupanya tidak menyentuh soal penuntasan stunting. Ada asumsi bahwa prinsip penggunaan dana desa secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan baru dapat dilaksanakan hanya oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu (Sutriono, 2018).

Rentetan masalah stunting ini menurut laporan Kemenkes di sebabkan oleh akumulasi empat faktor besar yaitu: 1 faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik termasuk kesehatan ibu dan perhatian pada gizi anak, 2 rendahnya akses pelayanan kesehatan, 3 buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, dan 4 ketersediaan air bersih dan sanitasi yang buruk.

Kompleksitas masalah stunting semacam ini jelas membutuhkan perhatian yang lebih. Perbaikan yang menyeluruh dan komperhensif perlu dilakukan. Pertumbuhan ekonomi mestinya bisa menjadi data riil untuk mendekatkan kita pada problem stunting, bukan justru mereduksi masalah melalui angka-angka yang sebetulnya tidak menyentuh substansi masalah mendasar. Demikian juga dengan investasi dana desa yang dalam peruntukannya pertama-tama harus berpihak dan dinikmati oleh masyarakat miskin yang memiliki Balita dengan stunting.

 

Shulhi Rinjani (Penulis) menetap di Lombok Barat, menggeluti isu-isu ekonomi politik serta kedaulatan lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Jangan Bersedih! Patah Hati Adalah Berkah
Next post Mahfud MD: Ada Transaksi Mencurigakan Sebesar 300 Triliun di Kemenkeu
https://permatajingga.com/ Slot Thailand Situs Slot