Header AD Image

Diperkirakan 1000 Triliun Potensi Pajak Indonesia Menguap Setiap Tahunnya

Negara berpotensi kehilangan seribu triliun dalam setahun dari potensi penerimaan pajak akibat besarnya porsi praktik shadow economy atau ekonomi ilegal di Indonesia.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat besarnya shadow economy di negara berkembang, termasuk Indonesia, berada di kisaran 30 persen sampai dengan 40 persen dari produk domestik bruto.

Itu artinya, jika menghitung berdasarkan PDB tahun 2022 yang mencapai Rp19.588,4 triliun, maka nilai ekonomi ilegal di Indonesia bisa mencapai Rp5.876,4 triliun sampai dengan Rp7.835,2 triliun.

Sementara jika angka itu diasumsikan sebagai transaksi barang yang seharusnya dikenakan pajak konsumsi senilai 10 persen, ada sekitar Rp587 triliun sampai dengan Rp783 triliun potensi pajak yang tak dipungut pemerintah.

Namun jika mempersepsikan angka itu sebagai bagian dari penghasilan sebuah perusahaan, seharusnya minimal ada Rp1.160-an triliun uang mengalir ke kantong pemerintah dalam setahun.

Angka itu diperoleh dengan asumsi tarif yang dikenakan adalah 20 persen. Sama seperti tarif PPh badan rancangan pemerintah.

Bahkan, tahun 2021 lalu, PPATK juga telah mengidentifikasi terdapat transaksi jumbo di 500.000 rekening yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Menariknya, ratusan transaksi itu diduga terjadi seiring meningkatnya praktik shadow economy atau aktivitas ekonomi ilegal.

Rekening-rekening tersebut berhasil diidentifikasi berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga intelijen keuangan selama Semester 1/2021.

“PPATK bersama Ditjen Pajak menemukan adanya 500.000 rekening (tersebut),” demikian dikutip dari publikasi PPATK, Senin (23/8/2021).

Shadow economy saat ini menjadi konsentrasi oleh sejumlah otoritas pajak global. Pasalnyan sektor ini cukup sulit dijamah oleh kebijakan pajak.

Meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan ketidakjelasan regulasi menjadikan praktik shadow economy, penghindaran pajak, dan pencucian uang makin tak terkendali.

Adapun terkait hal itu, PPATK telah bekerja sama dengan Ditjen Pajak untuk mengidentifikasi praktik tersebut melalui perluasan data penyedia jasa keuangan.

Selain itu, lembaga intelijen keuangan juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pusat Statistik dalam mengungkap praktik trade-based money laundering (pencucian uang).

Pengungkapan trade-based money laundering juga dilakukan dengan penyedia jasa keuangan khususnya yang melakukan pemantauan transaksi pembayaran para eksportir dan importir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Nyatanya, Hubungan Sex Diluar Nikah Tidak Melanggar Hukum Indonesia
Next post Selama WSBK Mandalika, Penumpang Pesawat Meningkat 15 Persen
https://permatajingga.com/ Slot Thailand Situs Slot