Header AD Image

Menko PMK: Nikah Dini dan Kemiskinan Penyebab Tingginya Stunting di NTB

Bagikan Artikel
Read Time:1 Minute, 47 Second

Mataram – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menilai Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi prioritas penanganan stunting.

Pasalnya menurut survei Status Gizi Indonesia (SSGI), di tahun 2021 prevalensi stunting di Provinsi NTB sebesar 31,4 persen. Kemudian, tahun 2022 prevalensi stunting naik menjadi 32,7 persen.

Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, tingginya stunting ini disebabkan tinginya perkawinan masih di bawah umur di NTB.

Angka pernikahan anak di NTB mencapai ratusan kasus pada tahun 2022. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Mataram, jumlah dispensasi nikah pada tahun 2022 di NTB sebanyak 710 kasus.

Pemberian dispensasi nikah tertinggi berada di Pengadilan Agama Bima sebanyak 276 kasus dan paling sedikit di Pengadilan Agama Mataram hanya 3 kasus.

Disusul Pengadilan Agama Dompu 132 kasus, Pengadilan Agama Giri Menang 39 kasus. Kemudian Pengadilan Agama Praya 47 kasus, Pengadilan Agama Selong 31 kasus, Pengadilan Agama Sumbawa Besar 122 kasus dan Pengadilan Agama Taliwang 21 kasus.

Muhadjir Effendy menjelaskan, masalah perkawinan anak di NTB harus segera diselesaikan untuk menangani stunting. Dia meminta pada pemerintah daerah NTB untuk bisa menyelesaikan masalah ini sampai tuntas.

Hal itu disampaikannya dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di 10 Kabupaten/Kota di NTB, dikutip Edisi, pada selasa (28/02/23).

“Masalah perkawinan anak ini masih tinggi dan itu saya kira Ibu Wagub tahu cara mengatasinya,” harapnya.

Sementara Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, upaya yang di lakukan pemda untuk mencegah pernikahan adalah mengidentifikasi lewat Posyandu Keluarga yang ada di dusun-dusun pada 10 kabupaten/kota di NTB.

Dia menerangkan, di tiap dusun harus bisa mengidentifikasi bila ada anak-anak yang akan nikah dini untuk dicegah dan diedukasi supaya mereka fokus sekolah, minimal sampai jenjang SMA.

“Selain edukasi terus menerus, bekerja sama dengan semua pihak termasuk Pengadilan Agama supaya di Pengadilan Agama bisa mensupport juga agar bisa memproteksi terjadinya pernikahan anak,” kata Rohmi.

Selain itu, Muhadjir juga menyampaikan, masalah yang dialami oleh NTB dalam penanganan stunting adalah kemiskinan ekstrem serta sarana prasarana pendukung yang belum memadai.

“Seperti yang saya ketahui bahwa di Nusa Tenggara Barat masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses air bersih, sanitasi, dan juga akses jalan,” ujar Muhadjir.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Penelitian: Minum Kopi Dapat Kurangi Resiko Kematian
Next post The Godfather : Film Mafia Terbaik Sepanjang Masa