Header AD Image

Petaka Bonus Demografi, si Pekerja di Negara Neoliberal

Indonesia kini tengah menghadapi fenomena “bonus demografi” yang diperkirakan akan mengalami puncak kenaikan pada tahun 2045. Keadaan itu berjalan beriringannya dengan diterapkannya ekonomi regional di ASEAN sejak tahun 2015.

Melimpahnya angkatan kerja ini memberikan tantangan yang bersifat multidimensional. Apakah mereka mampu terserap dalam industri produktif atau cenderung menjadi masyarakat rentan di antara tentara cadangan pekerja. Apalagi penduduk usia produktif Indonesia menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam merespon “bonus demografi” dan salah satunya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 sebagai berikut: “Bonus demografi” tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat.

Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, leksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana (BPPN:2014).

Untuk menghadapi “bonus demografi” kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih bersandar pada penyiapan secara teknis dibanding melakukan terobosan secara politik. Itu kurang lebih menunjukan watak dari negara neoliberal. Terjadi proses depolitisasi terhadap akar permasalahan publik. Tidak ada analisis mengenai kondisi struktural terhadap permasalahan ketenagakerjaan dan kebijakan politik Indonesia.

Jika merujuk data dari Sensus Pertanian (BPS:2013), selama tahun 2003-2013 terjadi proses “depeasantization ” yang membuat sebanyak 5,09 juta rumah tangga petani di Indonesia tidak lagi bertani. Sebagian besar petani yang terlempar dari sarana produksinya adalah petani gurem (petani kecil dengan lahan kurang dari 0,5 ha).

Pertanyaannya kemudian, kemana perginya para petani beserta keluarganya yang merupakan tentara cadangan pekerja ketika mereka sudah tidak lagi bertani? belum ada data pasti terkait itu.

Umumnya petani yang kehilangan akses langsung terhadap tanah tidak dapat terserap di manapun, baik di sektor ekonomi produktif pedesaan maupun perkotaan. Mereka pada akhirnya harus pasrah bekerja dalam relasi produksi leksibel di sektor informal yang diwarnai oleh tingginya kerentanan kerja.

Data dari International Labour Organisation (ILO) pada tahun 2012 menunjukan bahwa 63 persen atau 70 juta angkatan kerja di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal. ILO menyebut mereka sebagai “pekerja rentan” yang terabaikan hak-hak mendasarnya. Itu karena bekerja di sektor informal membuat mereka tidak mendapat perlindungan hukum, jaminan sosial, pendapatan yang tidak menentu, relasi kerja yang longgar, dan pendapatan yang cenderung rendah (ILO, 2002). Sementara angka pengangguran pada tahun 2013 berjumlah 7,39 juta jiwa (BPS 2014).

Hal tersebut menunjukan bahwa tentara cadangan pekerja mengisi mayoritas proporsi dalam “bonus demografi”. Mereka merupakan tenaga kerja produktif yang tidak terserap dalam sektor industrialisasi. Proses eksklusi rumah tangga pertanian dari sektor agraria pada kenyataannya tidak dibarengi dengan proses industrialisasi.

Transisi dari modus produksi subsisten menuju pekerja upahan atau dari pertanian menuju pabrik tidak terjadi di Indonesia. Itu yang membuat begitu besarnya tentara cadangan pekerja dengan kondisi hidup yang begitu rentan. Industri manufaktur padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja masih sangat kecil untuk dapat menampung tentara cadangan pekerja yang cukup besar.

Indonesia tidak sedang mengalami deindustrialisasi karena industri di Indonesia memang belum pernah besar. Hanya sejak terutama tahun 1990an berkembang industri manufaktur ringan, sementara paska-krisis ekonomi 1997/1998 hingga sekarang fokus kebijakan pemerintah lebih pada sektor pertambangan dan perkebunan.

Industri manufaktur di Indonesia masih terbilang kecil karena hanya menyerap tenaga kerja sebesar 15.390.188 jiwa (BPS, 2014). Pertumbuhan lapangan kerja di sektor ini juga tidak berkembang signifikan . Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan masih paling besar menyerap tenaga kerja, dimana sampai Februari 2014 tercatat lebih dari 40 juta jiwa bekerja didalamnya. Sementara, posisi kedua ditempati sektor usaha perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang menyerap 25,8 juta tenaga kerja.

Dalam merespon “bonus demografi”, kebijakan pemerintah lebih pada peningkatan leksibilitas tenaga kerja dan mendirikan sekolah-sekolah vokasi. Kebijakan tersebut adalah upaya untuk menyiapkan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Di sektor ketenagakerjaan, permasalahan yang terjadi tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga tentang kesejahteraan kaum buruh. Menjadikan pendidikan sebagai tempat mencetak peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri adalah bentuk pendistorsian hakikat pendidikan (Freire: 2008).

Sementara leksibilitas tenaga kerja merupakan strategi kepengaturan dari neoliberalisme yang salama ini dipromosikan oleh Bank Dunia dalam merespon kerentanan ekonomi global terhadap krisis. Melalui kerja kontrak dan outsourcing yang menjadi piranti dalam pasar kerja leksibel membuat buruh berada pada posisi yang semakin tersubordinat.

Kaum buruh dalam relasi pasar kerja leksibel ini berada dalam ketidakpastian masa kerja, sehingga berpengaruh dengan kondisi ekonomi dan tekanan reproduksi sosial. Sementara para pengusaha menjadi pihak yang diuntungkan dengan relasi kerja pleksibel ini.

Para penguasaha cenderung memanfaatkan kebijakan pasar kerja leksibel yang ramah terhadap proses akumulasi modal. John Smith (2016) menunjukan ketimpangan upah di negara maju dengan berkembang tidak disebabkan oleh hukum ekonomi pasar secara murni, akan tetapi karena pengaruh kekuatan gerakan buruh.

Reformasi kesejahteraan yang didapat oleh kelas buruh di Eropa dan Amerika tidak bisa dilepaskan, karena perjuangan mereka terhadap penguasa. Sementara dalam konteks di negara berkembang seperti Indonesia, membludaknya tentara cadangan pekerja secara politis telah mempengaruhi relasi produksi dalam industrialisasi.

Pertama, mereka menjaga upah real agar tetap rendah dan tidak mengganggu kapasitas akumulasi modal. Artinya sebagai mekanisme khusus yang membuat buruh tidak menuntut upah secara tinggi. Kedua, mendopolitisasi gerakan buruh. Dengan komoditi tenaga kerja yang melimpah dan mengantri untuk masuk menjadi pekerja formal, maka para buruh menjadi banyak yang tidak berserikat. Itu juga didorong oleh kebijakan pasar kerja leksibel yang diterapkan di Indonesia.

Dari segi upah, menurut data ILO pada tahun 2014 menunjukan bahwa upah minimum buruh di Indonesia hanya US$ 171 perbulan. Bandingkan dengan Malaysia yang sebesar US$ 390 per bulan, Thailand US$ 392 per bulan, atau bahkan Singapura US$ 3.527 perbulan.

Dengan upah minimum yang rendah, hal itu digunakan oleh pemerintah sebagai bagian dari iklan untuk menawarkan kemudahan-kemudahan berinvestasi. Mereka berupaya memberi karpet merah bagi pemilik modal skala global guna menenamkan modalnya di Indonesia dengan iming-iming upah buruh yang masih rendah. Kemudahan perizinan, dan juga kemudahan -kemudahan lain. Dan hal tersebut telah dirancang dengan sistematis dalam satu payung hukum yang bernama “Omnibuslaw” yang telah disahkan 2020 lalu.

Semua itu karena dalam negara neoliberal, nilai akumulasi modal dan berjalannya mekanisme pasar adalah hal yang diutamakan, alih-alih kesejahteraan tenaga kerja serta kelestarian lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Indonesia Impor 200 Ribu Ton Daging Sapi dan Kerbau Tahun Ini
Next post VIRAL Video Siswi SMPN 4 Mataram Bolos ke Ka’bah Pakai Seragam Sekolah
https://permatajingga.com/ Slot Thailand Situs Slot