Header AD Image

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemprov NTB Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Bagikan Artikel
Read Time:2 Minute, 54 Second

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menilai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pemerintah NTB tidak tepat sasaran. Sebagian besar anggaran terkait penurunan angka kemiskinan di NTB hanya dialokasikan untuk belanja bantuan, baik hibah maupun bansos yang diarahkan untuk menguatkan daya beli dan pengeluaran masyarakat semata.

Sementara alokasi anggaran untuk belanja produktif yang diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pemulihan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan atau perbaikan upah cenderung lebih kecil, yakni hanya 20 persen. Bahkan lebih kecil dari alokasi untuk belanja pegawai yang sebesar 25 persen.

FITRA menyoroti penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB pada periode Maret – September 2021, yang hanya turun sebanyak 11.360 orang atau 0,31 persen. Penurunan angka kemiskinan di NTB telah gagal mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023 yang ditetapkan sebesar 13,42 persen.

Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda menyebutkan pada 2021, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,77 triliun dari APBD untuk sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum. Namun penurunan angka kemiskinan Provinsi NTB tahun 2021, tidak mencapai target RPJMD.

Dengan penurunan angka kemiskinan sebesar itu, dalam setahun terakhir Pemprov NTB hanya mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan penduduknya sekitar 33 persen penduduk miskin yang terdampak COVID-19 pada tahun 2020 keluar dari bawah garis kemiskinan. Rasio ini setara dengan 2,8 ribu rumah tangga miskin. Sehingga sekitar 66 persen atau 20,7 ribu jiwa penduduk miskin baru terdampak COVID-19 lainnya masih terjebak dalam kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan NTB dalam satu tahun terakhir memang cukup berat. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 32,15 ribu jiwa selama pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Kondisi ini diikuti dengan kesenjangan yang cenderung meningkat karena gini ratio Provinsi NTB tahun 2021 sebesar 0,384.

Padahal Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan dan gini ratio pada akhir kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah atau Zul-Rohmi masing-masing pada angka 11,92 persen dan 0,297 poin. Kenyataannya jumlah penduduk miskin di NTB per September 2021 masih sebanyak 735,3 ribu jiwa. Bahkan TNP2K menyatakan sekitar 285 ribu penduduk NTB atau 5,5 persennya dalam kemiskinan yang ekstrem.

Jika dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia lainnya, maka tingkat penurunan angka kemiskinan NTB jauh lebih rendah untuk periode Maret 2021-September 2021 yang sebesar -0,31 poin persen dibandingkan lima provinsi lain dengan proporsi anggaran yang lebih kecil. Seperti Provinsi Sulawesi Utara (-0,41 poin %), Maluku Utara (-0,51 poin persen), NTT (- 0,55 poin %), Sulawesi Tengah (-0,82 poin %), dan Maluku (-1,57 poin %).

Fitra NTB menemukan sejumlah persoalan, antara lain, anggaran yang dialokasikan kurang efektif menekan angka kemiskinan. Meski secara kumulatif anggaran terkait penurunan kemiskinan yang dialokasikan seluruh Pemda di NTB cukup besar, bahkan secara persentase menjadi yang tertinggi di kawasan timur Indonesia yaitu sekitar 64 persen dari total APBD. Tetapi hanya mampu mengurangi sekitar 2,8 ribu rumah tangga miskin

Kemudian perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat sipil hinhga pihak swasta di NTB yang terlembagakan secara kuat. Disamping itu, perlu adanya evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, bila diperlukan melakukan revisi atas kebijakan yang telah diambil.

Pemprov NTB juga harus meningkatkan tata Kelola pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, terutama pada tahapan perencanaan program/kegiatan dan anggaran, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Dan akan lebih baik lagi jika Pemprov NTB berkoordinasi dan kolaborasi dalam penanganan kemiskinan di daerah dengan melibatkan masyarakat sipil dan pihak swasta secara aktif, partisipatif, dan inklusif.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Polisi Bekuk Pengedar Sabu di Praya Lombok Tengah, Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara Previous post Polisi Bekuk Pengedar Sabu di Praya Lombok Tengah, Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara
Next post Lombok Tengah Luncurkan Aplikasi “Warige Tani Tastura”