Header AD Image

Mahalnya Cost Politik dan Ancaman Oligarki di Indonesia

Bagikan Artikel
Read Time:4 Minute, 48 Second

Esai – Kesehatan sebuah sistem politik, sering kali dapat diukur lewat bagaimana partai politik dan kandidatnya didanai. Supaya para aktor politik dapat menjalankan fungsi sebagai perwakilan publik secara efektif, mereka harus mampu membuat keputusan yang mandiri di luar kepentingan para sponsor finansial mereka.

Pada era partai massa 1950-an dan 1960-an, hal itu bisa dilakukan dengan memungut iuran dari anggota untuk membiayai sebagian besar dana operasional partai. Akan tetapi, sejak 1970-an, jumlah anggota partai di berbagai belahan dunia menciut hingga menggerus basis pendanaan mandiri dalam banyak partai. Untuk merespons perubahan itu, demokrasi modern menemukan jalan keluar dengan memakai dua alternatif utama pendanaan partai politik, atau dengan mengkombinasikan keduanya: pertama, pendanaan partai politik dengan anggaran negara (yang dominan di Eropa), dan kedua, sistem partai politik berbasis donasi, yang dilengkapi dengan berbagai macam pembatasan jumlah sumbangan dan persyaratan transparansi (Amerika adalah contoh utamanya).

Di Indonesia, kedua elemen di atas telah diintegrasikan ke dalam sistem pemilu pascarezim otoriter Suharto, tapi tidak berfungsi dengan baik. Alhasil, para politikus Indonesia praktis mendanai kampanye mereka dengan uang pribadi, atau mutlak bergantung pada sponsor.

Gagasan pendanaan partai politik oleh negara baru diperkenalkan pada 2001, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1000 per suara untuk tiap partai. Pada 2005, jumlah itu berkurang drastis menjadi sekitar Rp108 per suara, yang kemudian dikembalikan ke nominal semula, Rp1000, pada awal 2018. Pada 2019, negara mengalokasikan Rp126 miliar untuk seluruh partai yang memiliki perwakilan di parlemen nasional, sementara dewan pimpinan daerah (DPD) di tingkat provinsi sekarang dibayar Rp1.200 dan dewan pimpinan cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota mendapat jatah Rp1.500.

Secara keseluruhan, jumlah dana yang digelontorkan negara setiap tahun untuk partai politik di semua tingkatan mencapai sekitar Rp466,2 miliar. Tidaklah mengejutkan bila jumlah tersebut tidak terlalu berarti dibandingkan pengeluaran riil partai. Pada 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia memperkirakan bahwa biaya operasional partai, tidak termasuk biaya kampanye, nyaris mencapai angka Rp9,3 triliun.

Artinya, subsidi negara hanya menambal 5% dari biaya operasional partai. Jika turut menghitung biaya kampanye, proporsi subsidi negara ini menyusut mendekati nol. Pada Pemilu 2019, ada sekitar 245.000 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan sekitar 20.000 kursi. Dari ratusan ribu itu, 7.968 di antaranya berlomba mendapat kursi parlemen nasional.

Selesai pemilu, bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperkirakan, rata-rata ongkos kampanye yang dikeluarkan setiap kandidat nasional PDI-P kurang-lebih Rp4 miliar. Jika dirata-rata dengan partai-partai lain, biaya kampanye dalam pemilihan legislatif nasional saja tak kurang dari Rp31,9 triliun.

Angka fantastis tersebut belum termasuk biaya kampanye pemilihan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten, di mana mayoritas kandidat bersaing; dan belum mencakup biaya kampanye 500 lebih pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam siklus pemilu per lima tahun. Dalam perhitungan yang sangat konservatif, kita bisa mengasumsikan bahwa total pengeluaran kampanye kandidat partai pada tahun pemilu legislatif bisa melebihi angka Rp50 triliun.

Jika kita turut menghitung biaya kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada), tentu jumlah tersebut bisa melonjak tajam: ada pandangan yang diyakini secara luas bahwa para kandidat dalam pemilihan bupati dan walikota harus mengeluarkan paling tidak Rp20 miliar hanya supaya punya peluang realistis untuk menang, sementara kandidat pemilihan gubernur harus punya modal sekitar Rp100miliar.

Tentu saja, angka-angka tersebut bervariasi di setiap wilayah. Namun, dengan asumsi bahwa ada tiga pasangan calon dalam setiap pilkada, akan ada pengeluaran sebesar Rp28,7 triliun (A$3) miliar untuk pemilihan di tingkat kabupaten, dan sebesar Rp3,2 triliun (A$340 juta) untuk memenangkan suara dalam pemilihan gubernur. Maka, dalam periode lima tahun, pengeluaran kandidat partai di semua tingkatan dan jenis pemilihan bisa saja mendekati angka Rp100 triliun. Angka seperti inilah yang harus dibandingkan dengan subsidi tahunan negara yang hanya Rp466,2 miliar.

Dengan subsidi negara untuk partai yang bisa dibilang tidak relevan dalam hal pendanaan politik, seharusnya diasumsikan bahwa mayoritas partai mencari modal melalui donasi. Memang, partai-partai melaporkan total pengeluaran kampanye legislatif 2019 sebesar Rp3,1 triliun, sebuah rekor baru. Namun demikian, jumlah itu tidak sampai 10% dari pengeluaran riil yang saya bahas di atas. Ini berarti bahwa sebagian besar transaksi tidak dilaporkan Lebih jauh lagi, analisis lebih saksama atas laporan keuangan partai menunjukkan bahwa mayoritas “pendapatan” partai dihitung berdasarkan pengeluaran pribadi kandidat.

Pendapatan dan pengeluaran ini harus dicatat sebagai donasi karena undang-undang pemilu Indonesia tidak mengakui kandidat individu sebagai peserta pemilu. Secara hukum, setiap calon sebenarnya harus menyumbangkan uang pribadi ke partai dulu sebelum dikembalikan kepada mereka untuk membiayai kampanye di lapangan. Untuk meghindari pengaturan yang konyol itu, para kandidat dapat melaporkan dana kampanye yang bersumber dari kekayaan pribadi kepada partai, yang kemudian dihitung sebagai sumbangan.

Dalam kasus PDI-P, misalnya, Rp325 miliar dari total Rp395 miliar “pendapatan” partai berasal dari pengeluaran kandidat. Sumbangan dari pendonor eksternal partai yang tercatat hanya sebesar Rp30 miliar – atau 8% dari keseluruhan. Secara umum, potret praktik pendanaan politik di Indonesia mencerminkan sistem yang amburadul, di mana para kandidat hampir semata-mata mengeluarkan modal pribadi atau menggalang dana kampanye dari sumber yang tidak jelas.

Dalam realitas sistem ini, hampir tidak ada dana publik dalam sirkulasi uang yang membiayai partai politik. Juga, hanya sebagian kecil saja dari pengeluaran riil yang berasal dari kekayaan pribadi kandidat, atau yang diperoleh dari sponsor, yang muncul dalam rekening kampanye resmi dan laporan audit mereka. Namun, seperti yang telah saya jelaskan dalam tulisan lain, “kekurangan” dalam sistem ini sebagian besar disengaja: rezim pendanaan seperti ini (yang beroperasi di luar alokasi dana negara dan kontribusi resmi) membuat aktor politik yang kaya menjadi lebih unggul daripada pesaing mereka, dan patronase politik pun terus berlangsung tanpa pengawasan efektif dari lembaga audit negara ataupun aturan transparansi.

Dengan kata lain, keadaan disfungsional sistem ini bukanlah hasil dari perencanaan buruk atau kurangnya kapasitas; melainkan bagian dari skema yang disengaja untuk menjaga agar aktor non-oligarki tetap berada di luar arena politik dan proses politik ada di bawah kendali elite yang berkuasa.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Keluarga Korban Gempa Turki Minta Irma Lestari Dimakamkan di Lombok Barat
Next post Jumlah Orang Miskin di NTB Lebih Banyak Dibanding Papua Barat