Header AD Image

Hakim Cuti, Sidang Putusan Kasus VCS Mahasiswi di Lombok Tengah Masih Ditunda

Bagikan Artikel
Read Time:1 Minute, 27 Second

Lombok Tengah – Sidang putusan kasus video call sex (VCS) inisial yang melibatkan seorang mahasiswi inisial ES (20), asal Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah masih ditunda.

Hal itu dikarenakan dengan hakim yang menangani perkara asusila tersebut saat ini sedang cuti.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Arin P Quarta saat ditemui awak media mengatakan, sidang kasus VCS yang sempat heboh beberapa bulan yang lalu itu tinggal putusan saja.

“Sidang putusannya akan dilakukan pada Selasa 31 Januari karena hakimnya cuti,” kata Arin, Selasa (17/1) di Praya.

Menurut Arin, sidang pertama kasus tersebut berlangsung pada hari Selasa 27 Desember 2022 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemudian sidang keduanya dilakukan pada Selasa 3 Januari 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa ME (24).

“Sidang ketiganya kemarin hari Kamis itu dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa,” jelasnya.

Selain itu, Arin menjelaskan jika sidang kasus tersebut tidak menggunakan saksi ahli. Pasalnya, terdakwa yang diketahui beralamat di Labangka, Kabupaten Sumbawa itu telah mengakui perbuatannya.

“Kami tidak menggunakan saksi ahli karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya,” ujar Arin.

Arin juga menegaskan bahwa, pihaknya belum bisa menyampaikan tuntutan yang ia berikan kepada terdakwa.

Hal itu dikarenakan sidang perkara asusila tersebut dilakukan secara tertutup di Pengadilan Negeri Praya.

“Nanti kalau sudah putusan baru akan kami sampaikan, karena sidangnya secara tertutup,” ujar Arin.

Dikatakan juga, selama proses persidangan berlangsung, terdakwa dinilai tidak berbelit-belit dan kooperatif saat ditanya.

Sikap tersebut berpotensi dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

“Saya tidak tahu (hukuman) itu kewenangan hakim. Tugas kami hanya pembuktian saja,” pungkasnya.

Dalam dakwaan, jaksa menggunakan pasal 45 ayat (1) junto pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Soal Pemilihan Putri Mandalika, Ketua Pokdarwis Desa Sasak Ende Harapkan Sosok yang Paham Adat dan Tradisi
Next post Polisi Amankan Pelaku Penganiayaan di Mataram, Terancam 4 Tahun Penjara